Pelamar CPNS Sudah Bayar Uang ke Calo
Sabtu, 07 Agustus 2010 18:34:04 Kirim-kirim Print version
Salah seorang calon pelamar CPNS, secara terus terang kepada RB mengaku sudah menyiapkan uang Rp 90 juta untuk ikut CPNS Oktober 2010 mendatang. Uang itu diperolehnya dengan menggadaikan SK PNS kedua orang tuanya yang juga bekerja di Pemda. Uang tersebut diberikan kepada calo yang diketahui sebagai orang dekat penguasa.

“Kalau tes memang murni, siapa yang tidak mau. Tapi sayangnya CPNS tahun ini sama saja dengan tahun lalu, jadi terpaksa menggunakan uang suap supaya lulus. Asal tahu saja, formasi yang dibuat untuk diusulkan itukan dipesan. Makanya tarifnya cukup mahal, saya saja diminta siapkan Rp 90 juta. Tapi ada juga teman saya, katanya sih masi saudara A hanya menyiapkan Rp 50 juta untuk S1,” cerita calon pelamar tadi yang wanti-wanti tidak ditulis identitasnya.

Saat ditanyakan siapa nama orang yang menjadi calo CPNS tersebut, pelamar pencaker tadi menolak menjelaskan. Alasannya, jika calo ini terlacak ia juga akan terancam tidak lulus. “Maaf, kalau untuk nama dan siapa orang itu saya tidak bisa beritahu. Kalau orang ini ketahuan oleh madia, bisa-bisa saya dan yang lain batal lulus CPNS. Yang jelas kami kenal dan percaya karena dia (calo, red) itu orang dekat si A,” imbuhnya.

Uang Diberi Tanpa Nota

Yang unik lagi, ternyata penyerahan uang pelicin untuk tes CPNS ini, diakui oleh pencaker tersebut tanpa nota atau bukti penyerahan uang. Menurutnya semua hanya bermodalkan kepercayaan. Ada dugaan juga, transaksi suap CPNS ini sengaja dilakukan tanpa nota untuk menghindari alat bukti.

“Tapi untuk yang lain saya sarankan, agar memberikan uang kepada yang dikenal dan pasti lulus. Kalau tidak nanti takutnya calo palsu dan uang kita dilarikan. Sebab penyerahan uang ini diberikan tunai tanpa transfer atau bukti pemberian uang,” ungkapnya.

Informasi soal banderol CPNS saat ini sudah menjadi pembicaraan umum di Pemda Provinsi dan Pemda-Pemda lainnya di Provinsi Bengkulu. Untuk lulusan sarjana (S1) tarifnya Rp 90 juta dan untuk tamatan D-III tarifnya Rp 75 juta. Tarif ini bisa naik sewaktu-waktu, tergantung rincian formasi.

Pakai Unib Hemat Ratusan Juta

Pada bagian lain, Wagub HM. Syamlan, Lc mengingatkan Pemda-Pemda se Bengkulu bahwa apabila menggunakan Unib akan terjadi penghematan hingga Rp 700 juta. Dikatakan Syamlan pada tahun 2006 lalu, ia sebagai Ketua Panitia Penerimaan CPNS telah melakukan penandatanganan kerjasama dengan Unib. Dari kerjasama tersebut, Unib membutuhkan anggaran Rp 300 juta untuk membuat soal, pencetakan LJK, honor pengawas independen hingga pengumuman. Sedangkan saat menggunakan universitas luar seperti UI, anggaran yang dibutuhkan hingga Rp 1 miliar lebih.

“Tapi sayang, saat itu saya diberhentikan menjadi ketua panitia penerimaan CPNS. Hasilnya kerjasama dengan Unib juga diputuskan sepihak oleh Pemdaprov. Harusnya Unib bisa menuntut, tapi tidak dilakukan agar tidak terjadi keributan. Padahal jika saat itu menggunakan Unib, anggaran untuk tes CPNS hanya Rp 300 juta. Sedangkan menggunakan universitas luar Bengkulu sedot Rp 1 miliar lebih. Harusnya bisa berhemat hingga Rp 700 juta lebih, ini gagal terjadi,” ungkap Wagub.

Tahun 2010 ini menurut Syamlan, jika ia kembali berwenang memegang penerimaan CPNS, maka Unib akan digunakan dalam penerimaan CPNS hingga pengumuman. Karena selain melakukan penghematan, universitas negeri satu-satunya di Bengkulu ini juga memiliki kemampuan yang sama dengan universitas di luar Bengkulu.

“Kenapa saya berani menjamin Unib mampu dalam penerimaan CPNS, pemeriksaan LJK hingga pengumuman. Sebab tahun 2006 kerjasaman ini sudah hampir terjadi, tapi dipotong di tengah jalan. Artinya jika sekarang kembali menggukan Unib, jelas Unib siap dan penghematan akan dilakukan,” pungkas Syamlan.

Terkait dengan alasan penghematan, menurut Syamlan ini merupakan tujuan Pemdaprov. Sama halnya dengan Pemilukada yang dilakukan serentak karena ingin menghemat anggaran. “Lantas, kenapa Pemilukada ingin menghemat anggaran sedangkan tes CPNS tidak. Klau dari segi kemampuan Unib tidak diragukan lagi,” tandas Syamlan.

Dewan Tunggu Pengaduan

DPRD Provinsi mengaku pasrah dengan CPNS menggunakan Unib atau tidak. Sebab setiap tahun DPRD mendesak untuk menggunakan Unib, tapi imbauan dewan tersebut hanya dianggap angin lalu alias dicueki oleh eksekutif. Dikatakan Anggota F-Raflesia Bersatu, M. Sis Rahman, S.Sos, ia hanya berharap masyarakat yang mengetahui sogok menyogok, agar lapor ke DPRD Provinsi.

“Terus terang DPRD sudah kesal setiap diajak untuk menggunakan Unib, eksekutif hanya mencuekinya. Mau gimana lagi kami hanya berharap, jika memang penerimaan CPNS murni harusnya eksekutif tidak usah takut untuk menggunakan Unib. Walau tidak ada jaminan Unib akan benar-benar bersih, tapi paling tidak banyak pihak yang bisa melakukan pengawasan langsung. Karena keberadaan pemeriksaan LJK di Bengkulu, maka DPRD-pun akan bisa mengawasi. Sekarang kami tunggu pengaduannya, jika ada bukti pelanggaran penerimaan CPNS, akan langsung kami tindak lanjuti,” demikian Sis Rahman.

Pemda BU Siap Pakai Unib

Desakan dari berbagai pihak agar Pemda-Pemda di Provinsi Bengkulu melibatkan Unib dalam penerimaan tes CPNS mendatang, mulai disikapi. Pemda Bengkulu Utara (BU) menyatakan siap menggunakan Unib. Penegasan ini disampaikan Sekda BU Ir. Eri Astiansyah, MM.

“Yang jelas pada intinya kita siap menggunakan Unib, cuma kan mesti dirapatkan. Itu yang belum kita lakukan,” tegas Sekda.

Terkait ancaman anggota dewan yang tidak akan menyetujui anggaran tes Rp 1,7 miliar dalam anggaran belanja tambahan (ABT) jika tak menggunakan Unib, Eri menilai hal tersebut adalah wewenang DPRD. Namun, mekipun hasil rapat nantinya Pemda BU memutuskan tidak menggunakan Unib, Pemda BU akan tetap mengusulkan anggaran pelaksanaan tes dalam ABT.

“Kita sudah mendapatkan jumlah kuota, jelas akan kita usulkan. Jika nantinya tidak disetujui dewan atas alasan apapun, ya kita terpaksa batalkan. Yang jelas itu kebijakan dewan,”demikian Sekda.

Setelah DPRD BU yang mengancam tidak akan menyetujui anggaran tes CPNS jika tak menggunakan Unib sebagai rekanan, kali ini giliran mahasiswa yang melontar kritikan. Menurut Presiden BEM Universitas Ratu Sambang (Unras), Nonong Haryanto, tes CPNS tak lebih hanya formalitas apabila Pemda BU tetap memilih universitas di luar Unib.

Menurutnya salah satu indikasi adanya kecurangan dalam tes CPNS yang terjadi dalam beberapa tes belakangan ini karena pengoreksian dilakukan di luar daerah. Hal ini menurutnya membuka banyak cela terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan tes tersebut. Sehingga menurutnya jika tes tahun ini Pemda BU tidak menggunakan Unib maka ia memastikan kecurangan akan kembali terjadi.

“Jelas dalam pelaksanaan tes serat kecurangan, terutama dari tempat pengoreksian. Tapi Pemda bisa beralasan karena adanya MoU. Tapi sekarang MoU itu suda habis, kalau masih tidak menggunakan Unib, jelas ini bukti kecurangan berikutnya,” analisas Nonong. (jur/qia)